Pemerintah tidak Peka dengan Pendidikan Kesetaraan?

Benar-benar mengejutkan bila pemerintah tidak menyetujui BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) untuk Pendidikan Kesetaraan.

Setengah juta peserta didik Pendidikan Kesetaraan Terancam Putus Sekolah, demikian bunyi koran Bengkulu dan Republika online.

Pemerintah tidak peka dengan pendidikan kesetaraan? Jika benar demikian maka pemerintah tidak ada rasa empati terhadap penyelenggaraan pendidikan nonformal.

Jika anak2 kesetaraan dapat PIP (Program Indonesia Pintar) tentunya atas dasar dia masuk di PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) tempat di mana pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C . Jika PKBM tidak mendapat BOP lalu bagaimana mereka bisa beroperasi? Padahal di lembaga merekalah tempat di mana banyak warga yyang kurang beeuntung melanjutkan pendidikan.

Pengalaman di kampung halaman di BuntetPeaantren, Cirebon, misalnya, ada teman penyelenggara Paket C dana tergantung bantuan karena murni membantu peserta didik Paket C. Dari kelas X berjalan lancar begitu masuk kelas XI dibubarkan kelompok belajarnya, karena tidak ada dana operasional. Benar-benar mengenaskan. Ini cerita sepupu saya yang kebetulan ikut masuk Paket C di kelompok belajar di sana. Dikuatkan dengan pengakuan penanggung jawab penyelenggara yang kebetulan teman saya di kampung.

Jangan sampai pengalaman teman penyelenggara yang membubarkan PKBM ini terjadi lagi di pemerintahan sekarang. Pertumbuhan ekonomi yang besar, hebatnya infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia dan bergairahnya dunia pendidikan formal justeru menjadi anomali di pendidikan nonformal. Masak sih tega yah wakil rakyat kita tidak mau bantu. Atau pemerintah kita sekarang yang tidak lagi mau memberi peluang pendidikan nonformal agar maju dan bermartabat?

Kasihan dengan PKBM yang dengan niat membantu pemerintah lewat pendidikan kesetaraan namun bermasalah dengan bantuannya.

Jika di sekolah besar-besaran dikasih BOP, tanpa pandang bulu apakah sekolah kaum elit atau sekolah kaum alit. Sementara jika melihat PKBM maka sudah pasti mayoritas peserta didik di PKBM adalah berasal dari wong cilik. Masa sih, saya tidak percaya pemerintah hebat yang sekarang “cuek” dengan wong cilik.

PIP yang dibesar-besarkan sayangnya banyak yang mandek di Bank karena sulitnya administrasi yang super2 ketat. Misalnya satu kasus anak Paket B harus datang ke Bank BRI bersama orang tuanya. Sementara anak tersebut ada di kota dan ibunya ada di kampung. Benar-benar menyusahkan, bukan? Belum lagi Paket A dan Paket C.

Belum lagi kesalahan administrasi kecil lainnya. Hal ini sangat disayangkan jika kemudian uang2 PIP mengendap di bank dan sulit ditembus seakan2 seperti cerita pencairan uang revolusi di bank luar negeri.

M. Kurtubi

Ketua PKBM Edukasi Jakarta

Tutor Pendidikan Kesetaraan PKBM Negeri 26 Bintaro.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s