Pemerintah akan Tinggalkan PKBM

Pemerintah dalam hal ini, yang terkait dengan urusan Pendidikan masyarakat ada niat tidak  lagi mengurusi eksistensi PKBM  sebagai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Alasanya, selama ini PKBM sebagai basis dari, oleh dan untuk masyarakat selalu didanai oleh  pemerintah.

Ide tersebut dilontarkan oleh Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) Bidang Pendidikan, Prof Musliar Kasim kepada para wartawan setelah membuka acara Seminar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Internasional selama 4 hari yakni 26- 29 April 2012 di Hotel Atlit Century, Senayan, Jakarta.

Kenapa sampai ada ide seperti itu, apakah karena pemerintah tidak lagi mau mengurusi masalah pendidikan anak terlantar, pendidikan anak bermasalah, atau pendidikan buta huruf dan keaksaraan wiraswasta? Lalu apa yang mau diurusi oleh Direktorat Pendidikan Usia Dini, Non Formal dan Informal. Padahal semua upaya PKBM tersebut membutuhkan koordinasi teknis dan formal serta acuan hukum terhadap pendidikan masyarakat ini. Bila diserahkan kepada masyarakat, lalu kepada siap patokan masyarakat ini?

Bila masalah pendanaan pemerintah tidak lagi mau terlibat, maka hal ini justru bertentangan dengan semangat Menteri Pendidikan dalam memerangi angka putus sekolah. Bahkan dalam ABPN 2012 anggaran pendidikan justru dinaikan karena ingin meningkatkan kualitas dan juga kuantitas pendidikan masyarakat kita.

Pasal 29 ayat 1 APBN menyatakan dengan tegas, “Anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp289.957.815.783.800,00 (dua ratus delapan puluh sembilan triliun sembilan ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).”

Adapun prosentasi Persentase anggaran pendidikan tetap mengacu pada angka kisaran sebesar 20,2% (dua puluh koma dua persen), yang merupakan perbandingan alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap total anggaran belanja negara sebesar Rp1.435.406.719.999.000,00 (satu kuadriliun empat ratus tiga puluh lima triliun empat ratus enam miliar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). (sumber: depdagri)

Bila PKBM sebagai penyelenggara Program Kesetaraan yang menerjemahkan dan mengaplikasikan kepada peserta didik program  kesetaraan Paket A, B, dan C dianggap tidak banyak perannya sehingga tidak lagi mau telibat dalam bantuan dana, dikhawatirkan PKBM akan terjadi loss control dan akan terjadi komersialisasi pendidikan.

Padahal PKBM berbeda dengan lembaga kursus yang tumbuh di masyarakat dan berkembang dengan pesat. Dalam prakteknya, justru terkesan pemerintah lebih cenderung memperhatikan lembaga kursus. Indikasi itu misalnya, terlihat dari situs diknas ada inforkusus.com yang dikelola oleh Ditjen PAUDNI, yang menangani program pendanaan kursus keterampilan untuk para lembaga LKP seluruh Indonesia.

PKBM terkait dengan banyak berhubungan dengan masyarakat yang kurang beruntung, sementara LKP justru menangani masyarakat  yang ingin belajar keterampilan secara khusus dan siap dana tentunya. Untuk urusan keterampilan bahkan PKBM memang menerapkan hal tersebut.

Dalam praktek sehari-hari, PKBM pun justru selain program kesetaraan, dalam juklan dan juknis PKBM mewajibkan para warga belajar Paket A/B/C ikut program keterampilan dalam satuan pengajarannya. Namun rupanya, wakil menteri Pendidikan ini kesannya menganggap PKBM yang tergantung dengan pemerintah dianggap tidak berperan, sementara PKBM yang tidak tergantung kepada pemerintah akan berperan di masyarakat.

“PKBM yang berjumlah 6 ribu yang tersebar diberbagai Kecamatan bisa mandiri dan tidak selalu mengharap bantuan dari pemerintah.  Bila itu terjadi maka, PKBM akan berperan di tengah masyarakat kita,” kata Musliar usai pembukaan Seminar Internasional PKBM di Hotel Atlit Centruy, Senayan, Jakarta, Jumat (27/4).

Jadi bagaimana menurut Anda, setujukah PKBM tidak lagi terkait dengan pemerintah dalam hal pendanaan?


10 thoughts on “Pemerintah akan Tinggalkan PKBM

  1. Ping-balik: Tips dapat Backlink Cepat | PKBM EDUKASI

  2. Ping-balik: Kewirausahaan Teknologi Cocok untuk Kesetaraan? | PKBM EDUKASI

  3. kapan sih pemerintah memperhatikan pkbm? pkbm tempat saya bekerja menyelenggarakan paket C dari tahun 2005 sampai sekarang selalu swadana, meski dengan dana operasional yang minimalis karena hanya menarik spp per bulan 30rb, kami mampu berdiri sendiri, tanpa bantuan pemerintah. Kami mampu membayar guru2 yang berkompeten (murni berasal dari guru2 sma negeri dan swasta). justru pemerintah selalu menganak tirikan paket c, salah satunya dari proses pembuatan ijazah yg memakan waktu sangat lama, bertele-tele, sementara lulusan murid kami sudah sangat membutuhkan karena akan melanjutkan pendidikan (kuliah) dan juga untuk mencari pekerjaan. lamanya proses ijazah itu membuat kredibilitas kami sebagai pengelola pkbm tercoreng, padahal kami tidak dapat bertbuat apa-apa karena ijazah murni wewenang dinas pendidikan provinsi dan pusat. Murid-murid kami juga kebanyakan berasal dari warga tidak mampu, banyak dari mereka yang sambil bekerja sebagai pembantu rumah tangga, pelayan toko, kuli/pekerja bangunan, karyawan pabrik, penjual sayur dipasar, sopir angkutan barang, dll. Banyak diantara mereka yang membayar spp yang ‘hanya’ 30 ribu tersebut dengan cara mencicil/mengangsur. Bila mereka punya uang mereka akan menitipkan uang yang mereka punya kepada kami, kadang 20 ribu, kadang 30 ribu, kadang 50 ribu, pokoknya semampunya mereka. Selain itu kami juga tidak menarik biaya untuk pengambilan ijazah alias gratis. Tapi semua itu kami lakukan atas dasar rasa kemanusiaan dan keiklasan tulus dari hati ingin membantu masyarakat yang kurang mampu yang ingin meningkatkan ilmu dan pengetahuan mereka. Kalau pemerintah tidak mamu membantu itu karena pemerintah tidak tahu apa yang terjadi di masyarakat bawah. Bahwa banyak warga yang benar-benar tidak mampu untuk melanjutkan sekolah ke sekolah formal, bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka tidak mampu membayar biaya di sekolah formal yang sangat mahal, sementara untuk hidup sehari-hari saja mereka masih sangat kekurangan. Intinya adalah, pemerintah akan dianggap mampu mengatasi masalah-masalah pendidikan apabila pemerintah sudah mampu menyediakan sekolah gratis dari jenjang SD sampai Universitas. Bukan hanya bentuk bantuan BOS saja, tapi benar-benar menyeluruh, semua kebutuhan operasional sekolah SD sampai Universitas tersebut dibiayai pemerintah, maka pemerintah barulah layak meremehkan peran PKBM. Tapi bila belum mampu, maka pemerintah dalam hal ini pejabat yg meremehkan peran PKBM tersebut harus introspeksi diri, sudahkah dia secara pribadi membantu rakyat miskin untuk memperoleh haknya memperoleh pendidikan??? Atau sudahkah dia dengan jabatan yang disandangnya itu memberikan akses seluas-luasnya membuka jalan dan peluang bagi masyarakat miskin di Indonesia untuk memperoleh pendidikan tanpa harus pusing memikirkan biayanya???? Kalau semua itu belum bisa dia lakukan berarti pejabat tersebut kalah dengan PKBM. Pejabat tersebut dengan gaji besar plus tunjangan jabatan yang besar, plus fasilitas2 yang dibiayai negara masak kalah perannya dengan kami pengelola PKBM yang pendapatannya tidak menentu tapi masih sanggup membantu masyarakat yang membutuhkan, tanpa mengharapkan imbalan uang yang berlebihan, kami hanya berharap supaya murid-murid kami bisa rutin membayar spp supaya kami tetap bisa menjalankan sekolah paket C yang kami cintai,memberikan pendidikan yang berkualitas kepada murid-murid kami dengan mendatangkan guru-guru yang berkualitas pula dan menolong lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan sampai pemerintah mampu menyediakan sekolah yang benar-benar gratis sehingga kami PKBM ini tidak dibutuhkan lagi oleh masyarakat, karena sudah dipenuhi oleh pemerintah semua.

    Suka

  4. Untuk pendidikan menengah belum ada landasan hukum yang kuat menjadi program wajib belajar sehingga pemerintah blm berani mengucurkan bantuan penyelenggaraan Paket C secara meluas. Tapi untuk Paket A dan Paket B, bagi warga masyarakat yg sudah tidak masuk dalam usia sekolah wajib untuk dibiayai oleh pemerintah, krn itulah masih besar anggaran utk wajar dikdas. Agak berbeda dg Paket C.
    Memang sekarang sudah ada kebijakan pendidikan menengah universal, namun belum menjadi program wajib belajar.

    Suka

  5. Terkait dengan pernyataan Wamen tahun lalu itu, saya pikir pada tataran implementasi anggaran kementerian blm banyak perubahan. Nyatanya masih banyak bantuan sosial kepada PKBM baik pada forum maupun untuk program yang dilakukan oleh PKBM.

    Suka

    • sepertinya itu pendapat pribadi kali pak. Atau maksudnya pak Wamen melontarkan ide, sementara pelaksana harian di kementerian masih terkena beban penyaluran anggaran yg sudah disign Pak Menteri/Wamen.

      btw, kita lihat saja setelah ini, apa benar atau tidaknya. Tapi seiring Kurikulum 2010 terbit dan di situ jelas menempatkan posisi Paket Kesetaraan yg tidak ada beda dengan SD/SMP/SMA di Standar isi, rasanya PKBM mesti dipertegas dan diperhatikan lebih dalam lagi setara juga dengan SMA binaan.

      Suka

  6. Mau tanya kalo jadwal UN tahun depan kira2 bulan apa? Setahunkali diadakan ujiannya? Belajar nya dimana? Rumah biasa atau seperti tempat les?mata pelajaran apa aja yg diajarkan utk paket B? Apakah ada belajar bahasa arab? Maaf ya pertanyaannya banyak. Makasih

    Suka

    • UN tahun depan kemungkinan bulan April 2014 atau seperti tahun 2013 berbarengan dengan UN SMP secara nasional. Ujian UNPK dilaksanakan dua kali dalam setahun. Belajar di mana saja tidak mengikat, bisa online, bisa offline, guru ke rumah, atau murid ke tempat kami. Pelajaran bahasa Arab kami siapkan tetapi tingkat basic (percakapan dan penulisan)

      Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s